New Step by Step Map For reformasi intelijen indonesia
New Step by Step Map For reformasi intelijen indonesia
Blog Article
Theo Kelen, Jayapura – The Indonesian authorities is taken into account not to be seriously interested in resolving the armed conflict in Papua. An solution of peaceful dialogue need to continue to generally be inspired being an exertion to solve the conflict in Papua, but The federal government has overlooked this.
Era pertama adalah masa intelijen perjuangan sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada periode ini, tujuan utama intelijen adalah untuk memberikan informasi kepada pemerintahan pada masa itu, termasuk Presiden Soekarno, mengenai gerak-gerik penjajah yang berusaha kembali menduduki Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 1945.
Reformasi intelijen terkait dengan kerahasiaan intelijen harus dapat memperkuat tingkat kerahasiaan rahasia intelijen agar tidak bisa diakses oleh sembarang orang atau pun consumer lain selain consumer yang memeberikan setting up dan way
To look through Academia.edu and the wider Web faster plus more securely, remember to have a several seconds to enhance your browser.
In the same way, the Omnibus Career Development Legislation also restrictions the classes of communities associated with the preparation with the AMDAL. The revised Short article 26 (two) not recognizes the participation of environmentalists and also other applicable communities in the AMDAL enterprise/activity approach, since it strictly enables just the involvement on the ‘straight influenced communities’.
Tujuan intelijen menangkap seorang anggota teroris yang belum melakukan terorisme bukan untuk dihukum, tetapi untuk membongkar jaringan teroris yang lebih luas. Kepentingan intelijen disini adalah untuk mencegah agar tidak terjadi aksi terorisme, bukan menunggu sampai aksi terorisme terjadi, kemudian menghukum pelakunya.
Pada masa Orde Baru persoalan intelijen terletak pada terciptanya sebuah konsepsi “negara intelijen”. Konsep “negara intelijen” yang diperkenalkan Richard Tanter pada tahun 1991 untuk menjelaskan jejaring lembaga intelijen dan bagian-bagian khusus dari militer yang secara keseluruhan menjaga kelestarian rezim Orde Baru.
Konsep intelijen dalam memori kolektif rakyat Indonesia cenderung bermakna negatif karena dikaitkan dengan pekerjaan dinas rahasia pemerintah yang menangkap, menyiksa, dan bahkan melenyapkan lawan-lawan politik pemrintah yang tengah berkuasa. Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di era reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN.
Ketika situasi darurat menjadi permanen maka perlu disusun hukum yang memberikan kewenangan ekstra bagi intelijen, untuk mampu menunaikan tugasnya dengan baik.
Just before leaving for Amsterdam, Munir admitted he received a cell phone phone and a ask for in the ‘agent’ (who was later decided, dependant on the outcomes on the law enforcement investigation, to generally be the perpetrator) for a gathering to the Jakarta-Singapore flight, in advance of continuing to Amsterdam. This facts is conveyed straight by Munir to his family and friends ahead of he died.
Whoever deliberately disobeys orders or requests designed according to law by officers who the process of supervising something, or by officials centered on their obligations, so also those people who are given the power to investigate or take a look at prison functions, Therefore Also whoever deliberately prevents, hinders or thwart actions to perform the provisions of your law which committed by one particular of such officials, is punishable by imprisonment a utmost of four months and two weeks or possibly a most fine of nine thousand rupia
Concerns have been elevated regarding the perform of BIN like a Instrument for the political pursuits with the President.
In addition, The federal government declared Papua KKB (a Papuan independence armed group) a terrorist organization under the Law No. 5/2018 on Counterterrorism. This declaration threatens activists and peaceful attempts relevant to Papuans’ legal rights to self-willpower and independence, since the Legislation criminalizes those who ‘distribute phrases, attitudes or habits, composing, or Screen Using the aim of inciting a person or team of individuals to dedicate violence or threats of violence’.
Konfik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada 1998-2001 juga merupakan salah satu contoh. Konflik di Poso melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen yang berakibat pada kerusuhan massal yang memakan banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat mendapatkan informasi lebih lanjut peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab.